LIRA Ragukan Komitmen Pemprovsu Bayar Utang DBH ke Daerah

MEDAN – Lembaga Swadaya Masyarakat Lumbung Informasi Rakyat (LSM LIRA) Sumatera Utara meragukan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk membayar lunas utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak ke 33 Kabupaten/Kota, sebesar Rp 1,3 Triliun.

LIRA beralasan, di Tahun Anggaran (TA) 2024 ini, Pemprovsu harus melaksanakan sejumlah pengeluaran yang sulit untuk terelakkan, di tengah terdapatnya defisit APBD TA 2023 sebesar Rp 988 M.

“Kewajiban Pemprovsu yang sulit terelakkan tersebut, diantaranya terkait penyelenggaraan Pilkada Sumut 2024 sekira Rp 600 Miliar. Kemudian, anggaran PON XXI sebesar Rp 2 Triliun,” ujar Sekretaris Wilayah LIRA Sumut, Andi Nasution, Sabtu (20/4/2024).

Angka tersebut, lanjut Andi, pembayaran utang kepada PT Waskita Karya (KSO) Rp 900 M lebih, terkait pekerjaan proyek Strategis Jalan Jembatan Provinsi Sumatera Utara.

Meskipun kelak Pemprovsu melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk mengusulkan rasionalisasi anggaran PON XXI, lanjut Andi, tentunya hal ini berdampak terhadap belanja lain yang bersentuhan dengan kepentingan masyarakat Sumut.

“Kondisi ini berpotensi tidak maksimalnya Mandatory Spending atau belanja yang sudah diatur oleh undang-undang dan wajib dilaksanakan,” ujarnya.

Mandatory Spending dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah diantaranya, lanjutnya, alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen, kesehatan (10%), insfrastruktur (40%) dan sebagainya.

“Mandatory Spending ini bertujuan mengurangi masalah ketimpangan ekonomi dan sosial. Tentunya bagi Pemprovsu hal ini merupakan pilihan sulit, apa yang lebih prioritas,” paparnya.

Kabupaten/Kota di Sumut, tambahnya, juga berharap Pemrovsu segera membayar DBH, mengingat mereka juga membutuhkan haknya untuk mengatasi persoalan yang sama.

Andi Nasution juga menyampaikan, berdasarkan pantauan pihaknya terhadap aplikasi Progres Report Pengendalian Pembangunan (PRP2) Sumut, per 19 April 2024, sama sekali belum terlihat adanya pembayaran utang DBH ke Kabupaten/Kota.

Meskipun Kepala BKAD, Muhammad Rahmadani mengaku sudah membayar DBH yang lalu dan tahap proses untuk berikutnya, lanjut Andi, tapi fakta aplikasi PRP2 tidak menunjukkan hal yang berbanding lurus.

“LIRA meragukan hal itu, dan terkesan hanya retorika. Bagaimana Sumut bisa hebat dan lebih baik, kalau kondisinya seperti ini,” tutupnya. (Ti)